Jakarta, indonesiatodays.net – Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan putusan perkara gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka pada Kamis, 15 Juni 2023 pukul 09.30, demikian diungkapkan oleh Fajar Laksono, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi.
“Kamis, 15 Juni 2023 pukul 09.30,” ujar Fajar Laksono Juru Bicara Mahkamah Konstitusi. Senin (12/6/2023).
Menurut Fajar, majelis hakim telah menerima simpulan dari para pihak pada Rabu (31/5/2023) pukul 11.00 WIB. Penyerahan simpulan ini sesuai dengan ketetapan majelis hakim yang dikeluarkan dalam persidangan pada Selasa (23/5/2023), yang meminta para pihak untuk menyerahkan simpulan tersebut paling lambat pada Rabu (31/5/2023).
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji materi (judicial review) terkait Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu tentang sistem proporsional terbuka dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022. Enam orang yang menjadi pemohon dalam perkara ini adalah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).
Dalam konteks ini, delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI menyatakan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup. Fraksi-fraksi tersebut adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS. Hanya PDI Perjuangan yang tidak ikut menyatakan penolakan.
Sebelum pengumuman putusan MK, muncul isu mengenai bocornya informasi putusan MK terkait sistem pemilu. Hal ini disebabkan oleh cuitan Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), yang mengklaim mendapatkan informasi tentang putusan MK terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Fajar Laksono, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, telah membantah dugaan tersebut.
