Trenggalek indonesiatodays
net Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapatkan kunjungan kerja dari Pemerintah Provinsi Aceh, Rabu (14/5/2026). Tujuan Pemprov Aceh ke Trenggalek kali ini dalam rangka melakukan study tiru pelaksanaan implementasi Sistem Keuangan
Desa (Siskeudes) Transaksi Non Tunai (TNT) di Kabupaten Trenggalek.
Meski lebih dahulu menerapkan transaksi non tunai kurang llebih 2 tahun anggaran kebelakang, Sekda Trenggalek mengaanggap kunjungan study tiru ini sebaggai kegiatan belajar bersama antara kedua daerah itu.
“Hari ini kami Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapatkan kunjungan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Provinsi Aceh. Tentunya ini suatu kehormatan buat kami dan teman-teman dari Aceh ada yang berasal dari beberapa kabupaten. Kemudian juga ada dari perbankan, Bank Syariah Aceh.
Kita akan sama-sama belajar terkait dengan pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Transaksi Non Tunai. Yang alhamdulillah Trenggalek sudah melaksankannya sejak tahun 2024.
Jadi masih sedikit di Jawa Timur yang menerapkan TNT ini dan Trenggalek dudah lebih dahulu melaksanakannya. Masih menurut sekda penghobi bola itu “dengan transaksi non tunai ini, paling tidak kita tidak menggunakan uang tunai. Jadi semua dilaksanakan secara non tunai dengan harapan bisa lebih praktis. Kemudian lebih terjamin akurasinya serta transparansi pelaksanaannya. Dengan begitu lebih akuntable,” tandas Edy Soepriyanto.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Provinsi Aceh, H. Iskandar saat berkunjung ke Trenggalek membenarkan tujuannya ke Trenggalek dalam rangka melihat pelaksanaan implementasi Transaksi Non Tunai di Trenggalek. Trenggalek dipilih karena telah melaksanakan sitem ini selama 2 tahun dan itu dianggap lebih berpengalaman oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Kemudian juga pemikihan Trenggalek jugaatas saran dari Kementrian Dalam Negeri.
“Tidak salah kami berkunjung ke Trenggalek karena ketika kami berkoordinasi dengan Pemprov Jatim, kita diarahkan ke Trenggalek karena baru Trenggaleklah di Jawa Timur yang sudah menerapkan ini. Pemilihan Trenggalek juga disarankan dari Kementrian Dalam negeri,” kata Haji Iskandar di Gedung Bawarasa, Rabu (13/5/2026).
Saya rasa, tambah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Provinsi Aceh itu, “2 tahun melaksanakan transaksi non tunai ini tentunya kami anggap sudah sangat pengalaman. Sehingga tidak salah bila kami ingin belajar dari Trenggalek,” tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah hadirkan semua pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Transaksi Non Tunai ini. Dan kedua daerah juga tidak canggung untuk saling tukar menukar informasi dan sharing pengalaman terkait dengan pelaksanaan transaksi non tunai tersebut.
Pemkab Trenggalek juga tidak pelit informasi kepada para tamunya terkait dengan regulasi peraturan yang mendasari TNT ini. Kemudian dengan perangkat pedukungnya dan kelengkapan-kelengkapan serta kesiapan yang harus dipenuhi dan dihadapi demi kelancaran Transaksi Non Tunai. ( hr)
