Trenggalek indonesiatodays.net Konsisten ditunjukkan Novita Hardini, SE., ME., Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek yang juga Anggota DPR RI Dapil VII Jatim. Sebagai ibunya masyarakat Trenggalek, Novita kembali memberikan layanan kesehatan mata gratis untuk masyarakatnya. Kali ini, Senin (11/5) untuk masyarakat di 2 Kecamatan (Kampak dan Suruh).
Kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Founders UPRINTIS Indonesia itu dengan harapan dapat membantu serta meringankan beban masyarakat. Dalam pelaksanaannya Novita menggandeng Klinik Mata EDC, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Jwalita dan PT. JET.
Dalam kegiatannya penggiat perempuan dan UMKM ini mengatakan, “kita TIM Penggerak PKK terus melangkah untuk untuk bisa memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Karena kita sadar bahwa peran kita adalah ibunya masyarakat. Kesejahteraan, perlindungan, semua hal yang terkait dengan seluruh hajat kehidupan itu terangkum ke dalam 10 program pokok PKK,” katanya.
Maka hari ini, sambungnya menambahkan “kami dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek konsisten, menunjukkan komitmen bahwa program ini sudah terlaksana mulai dari tahun ke tahun dan tetap terus berjalan,” imbuhnya.
Sementara itu ditanya terkait banyak kartu BPJS PBI yang dinonaktifkan, anggota Komisi VII DPR RI itu mengatakan, “kalau saya di Komisi VII, jadi saya tidak menangani itu sebenarnya. Tapi sebagai anggota DPR RI saya sangat prihatin dan mendorong pemerintah pusat agar benar-benar mau mendengar masalah masyarakat yang ada di akar rumput,” jelasnya.
Karena masalah kesehatan ini sama pentingnya dengan masalah pangan. Maka jangan pernah menggeser, program – program atau kebutuhan – kebutuhan penting lainnya untuk hanya terfokus pada satu kebutuhan pokok saja. Ketika program kesehatan tidak lagi di prioritaskan ini dampak kesedihannya begitu luar biasa. Mulai dari birokrasi kesehatan dalam manajemen KIS saja, yang sudah terdaftar KIS, ketika datang ke rumah sakit itu tidak bisa langsung ditangani di rumah sakit, apalagi yang belum terdaftar KIS dan kemudian kondisi ekonomi keluarganya sangat-sangat memprihatinkan.
“Maka dari itu saya mendorong Komisi IX, sebenarnya di sini untuk mendesak pemerintah. Dalam hal ini mungkin Kementrian Kesehatan, untuk benar-benar memperbaiki arah kebijakannya lebih inklusif lagi,” tutupnya. ( hr)
