Indonesiatodays.net. Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek secara tuntas menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 bersama sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Rapat berlangsung di Graha Paripurna DPRD Trenggalek pada Jumat (4/9/2026) sore dan menghasilkan sejumlah catatan strategis bagi kebijakan fiskal daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, Murkam, menegaskan pembahasan telah berjalan menyeluruh dan mencatat beberapa hal krusial, terutama kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami cukup prihatin. Salah satu BUMD, yaitu Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) di Prigi, dua tahun berturut-turut belum mampu menyetor dividen sepeser pun ke kas daerah,” ungkap politisi fraksi PKB tersebut.
Berbeda dengan PDAU, dua BUMD lainnya BPR Jwalita dan PDAM justru menunjukkan perkembangan positif dan rutin berkontribusi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk memperbaiki kinerja PDAU, Komisi II merekomendasikan pemanggilan para pimpinan BUMD, khususnya Direktur PDAU, guna memberikan penjelasan langsung atas progres dan kendala yang dihadapi. Selama ini yang hadir dalam pembahasan hanya pejabat tingkat Kepala Bagian dan staf, sehingga penjelasan dianggap belum mendalam.
“Kalau setelah ditelusuri dan diupayakan tetap tidak bisa diperbaiki, maka satu-satunya jalan adalah menutupnya. Tidak boleh terus membebani tanpa hasil,” tegas Murkam.
Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, terjadi penyesuaian anggaran di sejumlah OPD. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) mengalami pengurangan sekitar Rp14 miliar, lantaran kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman belum dapat direalisasikan tahun ini dan dijadwalkan baru terlaksana pada 2027 karena perencanaan belum tuntas.
Hal serupa juga terjadi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertan). Kegiatan di kawasan Dilem Wilis, Kecamatan Bendungan, tertunda dan dialihkan ke tahun depan. Secara keseluruhan, pengurangan anggaran Dispertan relatif kecil, sekitar Rp1 miliar.
Sebaliknya, Dinas Perikanan dan Peternakan justru mendapat penambahan alokasi untuk renovasi kawasan Bengkorok meliputi pembangunan pagar, gapura, saluran air, dan balai benih. Namun usulan juga muncul untuk memangkas anggaran pakan ternak seiring penurunan jumlah populasi ternak.
Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan mencatat terobosan baru: produk industri genteng khas Trenggalek direncanakan masuk ke dalam sistem e-katalog nasional. Langkah ini diharapkan membuka peluang pasar yang lebih luas hingga ke tingkat nasional.
“Harapannya, produk industri Trenggalek bisa dikenal dan digunakan secara luas di seluruh Indonesia. Potensi ini harus didorong agar memberi dampak nyata bagi ekonomi masyarakat,” pungkas Murkam.(har)
