Indonesiatodays.net Kerusakan parah di ruas jalan Ngares–Sengon kembali menuai sorotan. Dalam rapat dengar pendapat antara Forum Masyarakat Trenggalek Bergerak dan Komisi III DPRD Trenggalek, Jumat (22/5/2026), warga tak lagi mau mendengar sekadar janji perbaikan tanpa bukti nyata.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Arik, dengan tegas menyebut akar masalahnya adalah aktivitas kendaraan bertonase besar dari kawasan penambangan. Namun, yang lebih menyulut kekecewaan warga adalah ketidakjelasan tanggung jawab para penambang terhadap dampak kerusakan infrastruktur tersebut.
“Yang dipersoalkan bukan cuma jalannya rusak, tapi soal tanggung jawab pihak penambangan. Apalagi perizinannya disebut belum lengkap,” ujar Arik usai rapat.
Politisi Golkar itu mengkritik panjangnya waktu yang dihabiskan hanya untuk mendengar rencana. Ia meminta Dinas PUPR Trenggalek untuk bergerak nyata, tidak hanya memaparkan konsep di atas kertas.
“Tadi PUPR sudah kasih penjelasan dan rencana penanganan. Tapi masyarakat sudah lelah dengan janji manis. Sekarang saatnya tindakan nyata,” tegasnya.
Arik menambahkan bahwa persoalan jalan Ngares Sengon akan masuk dalam evaluasi anggaran daerah, baik melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 maupun anggaran 2027. Dirinya juga menyayangkan ketidakhadiran pihak penambang dalam forum tersebut.
“Wilayah ini dapil saya, sudah bertahun-tahun masalah ini bergulir. Saya akan kawal terus. Jangan beri janji manis lagi,” pungkasnya.(har)
