INDONESIATODAYS – Demi memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, hadiri peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2025 secara daring dari Gedung Smart Center.
MCP yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi instrumen utama dalam mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di daerah.
Doding Rahmadi, menegaskan bahwa indikator baru dalam IPKD akan menjadi pedoman bagi daerah dalam memperbaiki area penilaian yang masih rendah.
“IPKD dan MCP adalah alat evaluasi penting. Dengan memahami indikatornya, kita bisa mengidentifikasi celah dan memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi,” ujar Doding.
Beberapa indikator tambahan dalam IPKD 2025 mencakup penyelenggaraan manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2026, termasuk review terhadap proses tersebut, serta manajemen risiko untuk tata kelola ASN.
Sementara itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengingatkan pentingnya fokus pada pencegahan, bukan hanya penindakan.
“Pencegahan korupsi harus menjadi prioritas. Sistem dan regulasi yang sudah ada perlu terus disempurnakan, dan peluang terjadinya korupsi harus diminimalisir,” ungkap Setyo.
Setyo menambahkan pentingnya layanan publik yang terintegrasi untuk mengurangi potensi praktik percaloan dan kongkalikong untuk kepentingan tertentu. (mj)
