INDONESIATODAYS – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah usai. Hajat 5 tahunan itu menyedot anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk setor ke KPU dan Bawaslu Trenggalek, saat ini anggaran itu diprediksi masih sisa 16 Miliar.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mugianto merespon adanya sisa anggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari sektor KPU dan Bawaslu, diharapkan sisa anggaran besar dalam Pilkada 2024, bisa menyuntik anggaran Pemkab yang terdampak efisiensi.
“Dari klarifikasi yang disampaikan Badan Keuangan Daerah [Bakeuda], ada Silpa [Sisa lebih penggunaan anggaran] Pilkada di KPU Rp14 Miliar dan Bawaslu Rp2 Miliar,” terangnya saat dikonfirmasi.
Mugiyanto mengatakan, anggaran itu akan masuk dalam perubahan APBD 2025. Mugianto juga meminta, Bakeuda untuk koordinasi dengan KPU atau Bawaslu mengenai Silpa untuk segera dimasukkan dalam kas daerah.
“Sangat lucu jika pernyataan KPU belum setor Silpa Pilkada karena masih ada kegiatan lain, padahal tahapan Pilkada sudah selesai,” tegas Mugianto menanggapi pernyataan Ketua KPU Trenggalek.
Dia menegaskan, kondisi saat ini peserta Pilkada sudah dilantik dan sudah bekerja, seharusnya saat ini sudah harus dilaporkan dan Silpa di setor ke kas daerah karena tidak ada lagi tahapan Pilkada.
“Kalau mereka menggunakan anggaran itu, berarti mengada-ada, misal ada sosialisasi setelah Pilkada kan juga lucu,” tandasnya.
Kepala Bakeuda Trenggalek Hartoko membenarkan jika hingga saat ini belum ada koordinasi terkait Silpa Pilkada yang akan masuk pada kas daerah. “Jadi untuk koordinasi ini ada di Kesbangpol, untuk itu kami akan segera menindaklanjuti ini,” paparnya.
Sekedar menambahkan informasi, berdasarkan Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD), KPU Trenggalek disuntik Rp50 M untuk Pilkada, kemudian Bawaslu sendiri mendapatkan hibah untuk Pilkada Rp12,5 M. (mj)
