Indonesiatodays.net.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dalam rapat monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanggulangan perkawinan anak bersama Pemprov Jatim, menegaskan penurunan perkawinan anak tidak lepas dari peran pemerintah desa.
Peran desa menurut Mas Ipin sangat signifikan, karena desalah yang memfasilitasi proses pernikahan itu sendiri. Untuk itu dalam rapat monitoring dan evaluasi ini Bupati yang dipercaya menjadi Wakil Ketua APKASI itu juga mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jatim untuk mendorong gerakan desa 0 perkawinan anak, ditengah penurunan anggaran fiskal daerah.
“Alhamdulillah di Trenggalek progresnya cukup baik penurunannya sejak kita Launching di 2021 lalu. Kemudian kita ukur di tahun 2022, seperti yang tadi kami paparkan di kecamatan-kecamatan. Seperti Panggul yang awalnya hampir 5% sekarang nol koma. Kemudian di Munjungan yang dulunya 6% sekarang menjadi satu koma. Di Kampak 5% menjadi nol koma,” kata Mas Ipin, di Aula Dinas Pendidikan, Senin (24/11).
Jadi hampir penurunannya drastis, angka kasusnya tiap tahun menurun hampir 60% -70%. Dari kasus hampir 90, tinggal 30 sekian, imbuhnya menambahkan. “Faktor penurunannya karena kita melibatkan desa, karena sekali lagi tanda tangan kepala desa itu penting. Formulir N1 itukan keluar dan terdaftar di Pengadilan Agama, sehingga ketika desa itu peduli menjadikan ini efektif,” lanjut kepala daerah muda itu.
Kemudian Kabupaten kita itu bukan kabupaten 0 perkawinan anak, tapi desa 0 perkawinan anak. Desalah yang tahu mana yang mau punya hajat, ini rumahnya dimana, ini kondisinya seperti apa. merekalah yang memfasilitasi pertama kali dan Alhamdulillah satu hal yang saya sampaikan kepada masyarakat bahwa pernikahan sah dan legal itu baik, akan tetapi lebih baik dipersiapkan agar kemudian kalau kita yang beragama Islam syaratnya tidak hanya Baligh tapi juga Aqil atau berakal.
Makanya pernikahan ini perlu dipersiapkan agar kedepannya pendidikan calon pengantin juga baik. Dengan begitu harapannya semua indikator, mulai dari kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi karena kedua-duanya belum mampu berdikari secara ekonomi. Kemudian juga dari sisi kesehatan angka stunting yang tinggi, itu Kemudian semuanya bisa ditekan.
Untuk hambatan yang paling terasa itu adalah married by accident. Jadi pergaulan, karena saya juga yakin semua orang tua punya struggle nya masing-masing. Bekerja mungkin sampai keluar pulau, keluar negeri, sehingga kemudian pengawasan terhadap anak kurang.
Kami berharap pengawasan ini juga dilakukan oleh seluruh masyarakat sehingga menghindarkan generasi muda yang ada di Kabupaten Trenggalek ini terlibat dengan pergaulan yang bakal dalam tanda kutip merugikan mereka sendiri.
Untuk lebih menekan angka perkawinan anak, tadi kami sempat usulkan ke Provinsi. Di tengah fiskal yang turun yang bisa kita lakukan adalah bisa mendorong program, tapi mendorong gerakan. Makanya Gerakan Desa dengan 0 perkawinan anak ini harus di perbesar.
“Nanti apresiasinya apa? Mungkin kita bisa memberikan hadiah fiskal kepada desa. Daripada kita menggerakkan kader, kita mungkin menggaji banyakan orang, belum tentu kita punya anggaran. Akan tetapi dengan kita menggerakkan tokoh-tokoh yang ada ini juga bisa menjadi solusi nantinya,” tutup Mas Ipin.
(tgx har)
