TRENGGALEK, Indonesiatodays.net Anggota Komisi 3 DPRD Trenggalek mengkritik pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah beberapa tahun terakhir tidak berdasar skala prioritas.
Komisi 3 mengapresiasi niat pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Namun, ia menilai pembangunan yang dilakukan saat ini sangat melenceng dari skala prioritas .
Hal ini disampaikan Hadi anggota Komisi 3 DPRD Trenggalek dari Fraksi PKB dalam Raker Komisi 3 bersama OPD terkait, sebagaimana disampaikan saat membahas rencana anggaran tahun 2025, berdasarkan dari pantauan Media Indonesiatodays di ruang rapat lantai satu DPRD Trenggalek, Senin (15/72024) siang.
“Kita dukung (pembangunan), tapi harus terkonsep dan terukur. Jangan sampai pembangunan infrastruktur menenggelamkan harapan masyarakat karena tidak memedomani skala prioritas,” ujar Hadi seraya meminta Pemerintah untuk memastikan pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas sesuai skala prioritas.
Hadi mencontohkan pembangunan di salah satu kecamatan yang dipandang belum tepat. “Dalam kondisi ekonomi kita yang dirasa belum baik, membangun hanya terfokus di beberapa desa saja, dirasa belum tepat. Kita mengkritisi mengapa pembangunan tersebut seakan ada mengistimewakan terhadap desa tertentu ,” jelas Hadi.
Lebih lanjut, Hadi turut menyinggung beberapa proyek lainnya yang tidak dapat dijalankan dengan baik, termasuk pembangunan jalan di beberapa desa yang fungsinya secara optimal belum masuk dalam skala prioritas.
“Tolong kepada Bappeda untuk lebih mengedepankan skala prioritas dalam penyusunan anggaran,” tandasnya
Ditempat yang sama ketua komisi 3 Pranoto mendukung terhadap apa yang disampaikan oleh anggota. Pranoto juga menegaskan dalam penyusunan anggaran lebih mengedepankan skala Prioritas.
“Komisi 3 meminta terhadap Bappeda jangan mau diatur oleh OPD lain sehingga pemerataan pembangunan terabaikan,” tegasnya
“Kerja itu tidak asal jadi, harus kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Pemerintah harus betul-betul memastikan pembangunan memberikan multiplier effect pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Legislator Fraksi PDI-P tersebut.
Penulis: Jiat
Editor : Tim Indonesiatodays
