INDONESIATODAYS, Trenggalek – Sekalipun sistem E-katalog ada kelemahan karena harga penawaran tidak terbuka dan publik tidak tahu siapa penawar terbaik. Dalam konsepnya pejabat pembuat komitmen (PPK) dituntut memilih harga terbaik. Namun dalam menentukan pemenang dengan sistem E-katalog cenderung memilih penyedia yang dikenali, demi menguntungkan dirinya sendiri (vie).
Akan tetapi Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek memberikan acungan jempol terhadap OPD mitra (PUPR dan PKPLH) yang telah mampu menyerap anggaran 100% di tahun 2024 dengan sistem E-katalog.
“Hal tersebut bisa terlaksana Lantaran masukan yang diberikan oleh DPRD kepada OPD mitra dengan menggunakan sistem E katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa telah dijalankan,” ungkap Wahyudianto, Ketua Komisi III DPRD Trenggalek.
Wahyudi menuturkan, menurut pandangan kami dari Komisi tiga itu sangat beda jauh sistem E-katalog dengan sistem lelang terbuka, karena kita tahu jelas dengan E-katalog hasilnya maksimal.
“Alhamdulillah semua tahu sendiri kalau lelang penawaran sampai ada penurunan 20% yang akhirnya efeknya ke masyarakat pekerjaan jelas tidak bisa maksimal akhirnya 1 tahun 2 tahun sudah rusak,” jelas Wahyudi
Lebih lanjut menurut Wahyudi dengan melihat hal tersebut tentunya sistem E-katalog lebih efektif dan lebih mengena baik proses atau dampak hasilnya terhadap masyarakat.
” Untuk itu kami meminta terhadap OPD mitra PUPR dan PKPLH kinerja yang sudah baik di tahun 2024 untuk diteruskan di tahun 2025,” pungkasnya (mj)
