Trenggalek, indonesiatodays.net – Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati Trenggalek mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan melalui sidang Paripurna di Graha Paripurna DPRD Trenggalek. Namun, terdapat beberapa catatan penting mengenai tingginya nilai Silpa yang mencapai Rp 284 miliar.
Minimnya alokasi anggaran untuk belanja langsung pada tahun 2022 dan lemahnya pengelolaan APBD menjadi pemicu meningkatnya Silpa.
Ketua Fraksi Demokrat Kabupaten Trenggalek, Mugianto, menyatakan setelah menghadiri rapat Paripurna bahwa belanja langsung pada tahun anggaran 2022 hanya dialokasikan sekitar 35 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai lebih dari 2 triliun.
“Salah satu contohnya adalah kelebihan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk gaji pegawai pada tahun 2022. Anggaran ini seharusnya dapat dikurangi karena termasuk dalam belanja tidak langsung. Dengan demikian, belanja untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan hibah, dapat ditingkatkan.,” kata Mugianto. Kamis (13/07/2023)
Mugianto juga mengungkapkan bahwa anggaran senilai Rp 300 miliar untuk Dinas PUPR tidak terserap sebesar Rp 53 miliar. Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengelolaan anggaran, yang menyebabkan tingginya Silpa di Trenggalek. Seharusnya stimulus anggaran tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan lancar.
“Ini loh yang bikin mubadzir, inikan berarti lemahnya perencanaan dan pengelolaan anggaran itu yang membuat silpa di Trenggalek melambung. Mestinya stimulus anggaran itu bisa dinikmati oleh masyarakat, tapi kenyataannya tidak bisa eksekusi,” kata Mugianto.
Silpa pada APBD Tahun Anggaran 2022 mencakup gaji pegawai sebesar Rp 80 miliar, belanja modal di PUPR sebesar Rp 53 miliar, serta belanja barang, jasa, dan lain-lain dengan total Rp 284 miliar.
Selain itu, etos kerja juga menjadi catatan penting. Menurut Mugianto, anggaran untuk peningkatan SDM ASN telah disediakan setiap tahun.
Namun, terlihat bahwa mereka kurang bersemangat dalam melaksanakan tugas. Padahal, selalu ada penyampaian pesan tersebut dalam setiap rapat. Bupati juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Seharusnya, hal ini dapat memotivasi mereka dan meningkatkan profesionalitas. Diharapkan agar ASN lebih bersemangat lagi,” ujarnya.
Mugianto berharap bahwa di masa depan, belanja langsung untuk kepentingan masyarakat harus lebih ideal, yaitu sekitar 45 persen dari APBD.
Persentase 30 atau 35 persen masih di bawah standar normal. Hal ini berarti belanja pegawai atau belanja operasional lebih tinggi. Jika dilihat dari perspektif ini, hampir tidak ada kemampuan untuk membangun apa pun.
Dengan demikian, perlu adanya peningkatan dalam perencanaan dan pengelolaan APBD serta peningkatan semangat kerja ASN agar anggaran dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan meminimalisir Silpa di masa mendatang. (len)
