Jakarta, indonesiatodays.net – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, telah merespons usulan dari Ahmad Sahroni, Bendahara Umum Partai NasDem, yang menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa semua bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing dalam Pemilihan Presiden mendatang.
Sahroni mengemukakan usul tersebut setelah KPK, pada tanggal 7 September 2023, memeriksa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang juga akan menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan, dalam sebuah kasus dugaan korupsi.
Habiburokhman mengapresiasi semangat dalam usulan Sahroni untuk mencegah politisasi KPK dalam menjalankan tugasnya. Namun, dia menganggap usulan tersebut tidak sesuai dengan logika hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Semangatnya bagus. Tapi, usulan tersebut tidak sesuai dengan logika hukum,” ujarnya di Jakarta pada hari Minggu, 10 September 2023.
Menurutnya, proses penyidikan pidana seharusnya dimulai dengan mencari adanya peristiwa pidana, baru kemudian memeriksa orang yang diduga terlibat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh terlebih dahulu memeriksa individu sebelum menemukan bukti adanya tindak pidana.
“Usulan Pak Sahroni berkebalikan dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Alur penyidikan pidana dimulai dengan mencari ada tidaknya peristiwa pidana, baru kemudian mencari dan menetapkan siapa yang diduga melakukannya. Jadi, tidak bisa kita periksa orang dahulu baru mencari ada atau tidak pidana yang dilakukan,” paparnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman menganggap bahwa usulan Sahroni bertentangan dengan ketentuan mengenai daluwarsa pidana. Dia menyatakan bahwa jika KPK memeriksa seseorang tanpa menemukan bukti tindak pidana korupsi, dan kemudian individu tersebut dianggap bersih, maka hal ini dapat berpotensi berbahaya. Jika suatu saat terungkap ada tindak pidana korupsi, maka individu tersebut mungkin sulit diproses hukum karena sebelumnya telah dinyatakan bersih oleh KPK.
“Baiknya sekarang kita sama-sama kawal KPK agar bekerja transparan dan profesional,” tandas Habiburokhman.
Sebelumnya, pada tanggal 9 September 2023, Ahmad Sahroni, yang juga merupakan Pimpinan Komisi III dan Kader Partai NasDem, meminta KPK untuk menyusun program pemeriksaan terhadap semua calon presiden dan cawapres.
Menurutnya, program ini penting untuk menjaga kredibilitas KPK agar nantinya calon presiden dan cawapres yang telah diperiksa tidak terlibat dalam berbagai kasus dugaan korupsi. (len/red)
