TRENGGALEK – Aksi demonstrasi ratusan siswa SMAN 1 Kampak yang menuntut transparansi dana sekolah kini membawa dampak positif bagi dunia pendidikan di Kabupaten Trenggalek. Merespons kejadian tersebut, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau akrab disapa Mas Ipin segera menginisiasi pembangunan sistem digital untuk transparansi pengelolaan dana sekolah tingkat SD dan SMP.
Meskipun pengelolaan SMA berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Mas Ipin justru memanfaatkan momentum ini sebagai evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Trenggalek.
“Ini kemarin yang kita bicarakan, tapi kita masih menyusun prosesnya. Semua dana yang masuk dan keluar wajib kita upload secara transparan di website. Dengan begitu, kita bisa mengurangi suudzon dan ketidaktransparan,” tegas Mas Ipin, Jumat (29/8/2025).
Sistem Transparan Terbuka untuk Publik
Bupati menjelaskan bahwa sistem yang akan dibangun tidak hanya dapat diakses oleh wali murid, tetapi juga terbuka bagi masyarakat luas, LSM, dan media massa untuk memantau aliran dana komite sekolah secara real-time.
“Kemungkinan minggu depan kita akan launching sistem sederhana dulu, supaya semua masyarakat bisa mengaksesnya,” ungkap Mas Ipin.
Sistem digital ini dirancang serupa dengan transparansi dana desa yang telah berjalan, namun khusus diterapkan untuk sektor pendidikan. Melalui platform ini, orang tua murid dapat mengetahui secara detail berapa jumlah dana yang masuk dan keluar dari kas sekolah.
Langkah Preventif Minimalisir Pungutan Liar
Menurut Mas Ipin, inisiatif ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemkab Trenggalek dalam menjaga integritas pendidikan di level SD dan SMP. Dengan transparansi penuh, diharapkan dapat meminimalisir ruang kecurigaan sekaligus mencegah praktik pungutan liar berkedok sumbangan.
“Sistem ini sama seperti transparansi dana desa, tapi nanti kita lakukan secara digital. Jadi orang tua murid bisa tahu berapa uang yang masuk dan keluar,” tambahnya.
Demo Kampak Sebagai Titik Balik Positif
Kasus demo siswa SMAN 1 Kampak yang menuntut transparansi dana sumbangan serta dugaan penahanan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sempat menjadi sorotan publik Jawa Timur. Namun, peristiwa tersebut kini berubah menjadi catalyst positif untuk perubahan tata kelola pendidikan yang lebih baik.
“Meskipun SMA bukan kewenangan kabupaten, saya yang bertanggung jawab di level SD dan SMP akan mengupayakan ini. Transparansi bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” pungkas Mas Ipin.
Pemkab Trenggalek berharap langkah progresif ini dapat menjadi model bagi daerah lain di Jawa Timur. Melalui digitalisasi transparansi dana sekolah, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pendidikan diharapkan semakin menguat, sehingga praktik pungutan liar dapat dieliminasi sepenuhnya.
Dengan demikian, kasus Kampak yang awalnya menjadi kontroversi kini bertransformasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat sistem pendidikan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan siswa.
