Trenggalek, indonesiatodays.net – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin dalam sidang Paripurna di DPRD Trenggalek mengungkapkan lima belanja besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dengan dua di antaranya merupakan mandatory spending. Dalam keterangannya, Bupati yang akrab disapa Mas Ipin menjelaskan bahwa belanja besar tersebut melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PKPLH), dan Sekretariat DPRD.
“Belanja di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesdalduk &KB) serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) termasuk dalam mandatory spending,” ucapnya.
Mas Ipin menegaskan bahwa fokus APBD TA 2024 akan tetap terarah pada pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Tak hanya itu, anggaran wajib juga dialokasikan untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Selain itu, ada peningkatan gaji pegawai karena rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan penataan tenaga non ASN sesuai undang-undang ASN yang harus diselesaikan hingga akhir tahun 2024,” tambahnya.
Mas Ipin menjelaskan bahwa seiring dengan perubahan kebijakan, gaji tenaga honorer tidak lagi ditentukan sembarangan, melainkan mengikuti Upah Minimum Kabupaten (UMK). Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer.
Terkait dengan dana transfer, seperti bantuan keuangan desa atau alokasi dana desa, Mas Ipin menekankan bahwa penggunaannya seharusnya kembali difokuskan pada belanja modal. Belanja di bawah yang cukup besar perlu didorong agar dapat digunakan sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang tengah dikerjakan di kabupaten tersebut.
Dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur dan mengalokasikan dana untuk penanggulangan stunting serta kemiskinan ekstrem, APBD Trenggalek tahun 2024 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mengangkat kesejahteraan secara menyeluruh.
