TRENGGALEK – Suara tangis bercampur amarah memenuhi halaman kantor DPRD Trenggalek. Ratusan warga Watulimo yang tergabung dalam KSPPS Madani datang dengan hati yang hancur – uang hasil kerja keras mereka senilai miliaran rupiah kini menguap tanpa jejak.
“Kami tidak tidur nyenyak selama berbulan-bulan. Uang yang kami investasikan dengan harapan bisa membantu keluarga, kini malah menjadi mimpi buruk,” kata Firin, juru bicara warga yang suaranya bergetar menahan emosi, Rabu 24/9/205
Janji Manis yang Berakhir Pahit
Para anggota KSPPS Madani ini dulunya adalah warga biasa – petani, pedagang kecil, ibu rumah tangga – yang tergiur janji investasi menguntungkan. Mereka rela mengeluarkan tabungan, bahkan ada yang sampai menjual ternak dan sawah demi bergabung dengan skema yang dijanjikan memberikan keuntungan berlipat.
Pemda Bungkam, Rakyat Menjerit
Yang membuat hati semakin perih adalah sikap acuh tak acuh pemerintah daerah. Firin mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terhadap respon Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dan Bupati Trenggalek.
“Sudah berkali-kali kami datang, surat sudah beberapa dikirim, tapi tidak ada respon sama sekali. Seolah-olah penderitaan rakyat kecil ini tidak ada artinya,” tegas Firin dengan nada kecewa yang dalam.
“Mereka yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, malah tutup mata dan tutup telinga. Padahal ini bukan sekadar urusan uang, tapi ini urusan hidup mati keluarga kami.” Seru firin
Tuntutan yang Tidak Bisa Ditawar
Kini, dengan hati yang sudah tidak bisa menahan lagi, para korban menuntut:
Transparansi penuh, atas kasus KSPPS Madani dan proses hukum yang jelas untuk para pelaku yang merugikan masyarakat.
Pemulihan dana, yang telah hilang melalui mekanisme yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perhatian serius, dari pemerintah daerah untuk membantu korban yang sudah terlanjur terpuruk secara ekonomi.
Perlindungan hukum, agar kasus serupa tidak terulang dan menjerat warga lainnya.
Rakyat Menunggu Keadilan
“Kami bukan meminta belas kasihan, tapi menuntut keadilan. Uang kami hilang bukan karena bencana alam, tapi karena kelalaian dan ketiadaan pengawasan yang ketat,” pungkas Firin. (ji/red)
Sampai berita ini diturunkan aksi masih berlanjut diruang pertemuan lantai 1 Gedung DPRD Trenggalek
