Trenggalek indonesiatodays.net Menjawab harapan masyarakat terkait dengan pemenuhan infrastuk jalan di daeraahnya, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin lontarkan ide gagasan Perda Multi Years untuk program-program strategis daerah dalam Musrenbang RKPD Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun 2027 di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Rabu (11/3).
Usulan gagasan ini bukannya tidak beralasan, karena dalam penganggaran daerah terdapat 2 siklus penganggaran APBD induk dan juga perubahan anggaran. Mungkin untuk APBD induk mempunyai waktu yang panjang namun karena proyek pekerjaan itu memerlukan tahapan-tahapan yang memerlukan proses waktu, akhirnya eksekusi anggaran tidak bisa dilaksankan segera sesuai harapan masyarakat. Seperti halnya sekarang, anggaran infrastruktur Kabupaten Trenggalek Rp. 95 miliar. Angka ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, namun tidak dapat dilaksanakan langsung karena harus melalui beberapa tahapan sampai dengan penunjukan pemenang dan kontrak pelaksanaan pekerjaan.
Sementara untuk siklus perubahan anggaran rata-rata waktunya pendek, menyisakan 2 hingga 3 bulan sampai akhir tahun anggaran. Karena hal ini menjadikan anggaran yang direncanakan menjadi proyek emergency, yang cukup waktu pengerjaannya. Namun hal ini, tentu tidak bisa menjawab harapan masyarakat. Belum lagi datangnya program mendekati tahun anggaran yang mengakibatkan program itu tidak bisa terserap sehingga bisa menjadi tersayangkan.
Masih punya waktu 4 tahun menjabat, Mas Ipin ingin harapan masyarakat bisa terpenuhi dengan adanya perda ini nanti. Dengan begitu apa yang disepakati oleh masyarakat di masing-masing wilayah bisa dianggarkan dan dikerjakan secara kontinyu. “Ini saya lontarkan di forum Musrenbang karena apapun keputusan strategis di daerah itu sebenarnya harus atas persetujuan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat. Makanya selama ini siklus anggaran kita itu ada di siklus di anggaran induk dan ada yang di siklus anggaran perubahan,” kata Bupati Trenggalek, Rabu (11/3).
Untuk anggaran perubahan, sambungnya menambahkan “kita hanya punya waktu 2 atau 3 bulan untuk melakukan eksekusi kegiatan. Dan itu rasanya kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang kecil-kecil yang kurang berdampak. Jadi kami berharap kalau memang masalahnya masyarakat sekarang ini infrastruktur ya sudah kita buat Multi Years saja program strategis daerah,” imbuhnya.
Ruas jalan-jalan ini adalah ruas jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi selama 4 tahun harus terbiayai dan ini perdanya Multi Years. Jadi itu nanti ketika uangnya di dapat di induk atau dapat uangnya di anggaran perubahan itu bisa terus berjalan. Makanya kalau seperti sekarang ini, proyek-proyek yang berjalan sekarang ini kan sifatnya emergency. Ketika orang minta jalan, saya tidak bisa membangunkan ruas, karena kita sekarang masih melalui proses perencanaan, lelang, penyusunan dokumen, penunjukan pemenang lelang dan baru bisa kerja di Bulan April.
Yang kita lihat kemarin semua sudah bekerja, rata-rata proyeknya Multi Years. Seperti Ngetal sampai Kampak itu Multi Years. Itu kontraknya Desember kemarin sehingga Januari sudah mulai bisa kerja dan sekarang progresnya sudah 41%. Nah itu untungnya kalau pekerjaannya Multi Years. Tinggal nanti DPR ini kan punya dapil, tinggal Mereka mengusulkan per dapilnya. Mana infrastruktur di dapil ini dan silahkan mereka berundingdan berdiskusi di sana.
Tadi saya sudah berbicara dengan Ketua DPRD. Harapan saya itu malah datang dari wakil rakyat, sebagai prakarsa dari DPRD, karena mereka yang punya konstituen di bawah. Tinggal nanti kita eksekutif yang mendorong. Kita yang melontarkan ide, tapi mereka yang memprakarsai untuk perdanya. Kemudian ruas-ruasnya nanti kita diskusikan, kemudian kita sahkan. Harapan saya sih seperti itu dan kita masih punya waktu 4 tahun untuk bisa menuntaskan infrastruktur yang kita punya.
Secara aturan nanti kita lihat, kita nanti akan ngobrol dengan Mendagri seperti apa. Apakah harus menyebut nilai atau kita bisa tidak menyebut nilai atau menyebut jenis projectnya. Tinggal nanti nilainya itu menyesuaikan punya anggarnnya berapa dan kita akan membangun itu sampai tuntas.
Sekarang kalau kita ngomong nilai, dengan adanya perang Iran-Israel in, minyak itu yang disuling bisa menjadi bahan bakar kendaraan dan residunya menjadi aspal. Harga Aspal sekarang sudah naik beberapa kali lipat. Kalau kita menganggarkan nilai berdasarkan harga maka kita nanti butuh penyesuaian. Apakah ini nanti yang mengikat itu nilainya atau jenis pekerjaannya itu nanti yang kita pikirkan. “Secara prinsip apa yang dibutuhkan masyarakat itu harus dianggarkan kontinyu,” tutupnya.
