TRENGGALEK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Rapat ini menandai dimulainya proses perencanaan pembangunan yang lebih strategis dan terukur untuk kemajuan daerah.
RAPBD Trenggalek 2026 menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dengan alokasi anggaran yang signifikan. Pemerintah daerah menargetkan investasi infrastruktur mencapai hampir Rp 70 miliar, disertai dana darurat sebesar Rp 20 miliar untuk menangani kebutuhan mendesak.
“Komitmen kami adalah memastikan infrastruktur jalan yang berkualitas untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara.
Dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 1,9 triliun dan rencana belanja lebih dari Rp 2 triliun, pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk melakukan investasi pembangunan yang ambisius namun terukur.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menekankan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan anggaran.
“Kami memahami bahwa perencanaan anggaran harus adaptif terhadap dinamika kebijakan pusat. Yang terpenting adalah memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga sedang mengeksplorasi berbagai sumber pembiayaan pembangunan, termasuk kemungkinan kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendukung program infrastruktur jangka panjang.
Proses pembahasan RAPBD 2026 akan melibatkan berbagai komisi di DPRD untuk memastikan setiap alokasi anggaran telah dikaji secara mendalam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pembahasan di tingkat komisi akan memastikan setiap detail anggaran infrastruktur dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambah Doding Rahmadi.
Doding mengakui adanya ketidakpastian terkait anggaran transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah telah menyiapkan skenario alternatif untuk memastikan program prioritas tetap dapat berjalan dengan efektif.
Langkah proaktif ini menunjukkan kematangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tidak hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan, tetapi juga mengembangkan strategi pembiayaan yang beragam dan berkelanjutan.
“Rapat paripurna ini menjadi langkah awal proses legislasi yang akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Trenggalek di tahun 2026, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik”, tandasnya (ji/red)
