TRENGGALEK,Indonesiatodays – Di Tengah kondisi ekonomi masyarakat Trenggalek yang sedang tidak baik-baik saja, justru dalam APBD perubahan tahun 2025 DPRD Trenggalek menambah pos biaya kunjungan kerja (kunker) sebesar Rp 3 miiliar sehingga total biaya kunker tahun 2025 sebesar 11 miliar.
Hal tersebut memicu sorotan publik di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit dan kondisi infrastruktur Trenggalek banyak yang rusak.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengakui penambahan anggaran tersebut karena dewan sudah menghabiskan biaya kunker sebelumnya. Padahal, tahun anggaran 2025 belum berjalan penuh.
“Setiap tahun kami memang selalu menambah anggaran di APBD Perubahan. Soal pemanfaatannya nanti Banmus maupun komisi-komisi DPRD yang menghitung,” jelas Doding.
Sekretariat DPRD Trenggalek mencatat, pada APBD 2025 induk, dewan menetapkan anggaran kunker sebesar Rp 16 miliar. Namun, efisiensi anggaran memangkasnya menjadi Rp 8 miliar. Kini, melalui APBD Perubahan, DPRD kembali menambah Rp 3 miliar sehingga totalnya naik menjadi Rp 11 miliar.
Ia menambahkan, sekalipun dari penetapan awal 16 miliar karena efisiensi ada pemangkasan 50 persen, akan tetapi pada APBD perubahan ada tambahan lagi 3 miliar karena untuk anggaran kunker sudah habis beberapa bulan yang lalu.
“Anggaran kunker anggota DPRD sudah habis sejak dua bulan lalu. Maka dalam APBD Perubahan 2025 kami tambah lagi sekitar Rp 2 sampai Rp 3 miliar,” ungkap Doding.
Dengan tambahan Rp 3 miliar, publik kini menuntut DPRD membuktikan bahwa setiap rupiah anggaran perjalanan dinas memberi manfaat nyata bagi daerah.
Ketua DPRD Trenggalek menegaskan bahwa kunker bukan sekadar agenda formalitas. Ia menilai kunjungan kerja penting untuk memperkuat fungsi pengawasan sekaligus menyerap masukan kebijakan dari daerah lain.
“Tujuannya agar DPRD bisa membawa praktik baik dari luar dan mengaplikasikannya di Trenggalek. Namun tetap, Banmus yang menentukan berapa kali kunker dilaksanakan,” tandas Doding
